Kasat Intekam Polres Blitar Koordinasi Dinkes Kabupaten Blitar terkait SPM / Surat Pernyataan Miskin

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Polres Blitar Cyber News- Blitar – Kamis 28/11/2019 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mengusulkan kriteria penerima bantuan kesehatan ditambah satu point syarat lain, yaitu warga yang anggota keluarganya tidak merokok.
Usulan tersebut muncul karena disinyalir banyak masyarakat Kab Blitar yang mengandalkan meminta surat pernyataan miskin (SPM) saat sakit dan berobat, padahal mereka mampu membeli rokok setiap harinya, dan rata rata masyarakat ysng sperti itu juga tidak ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dinkes menyampaikan bahwa Kab Blitar untuk tahun 2020 mendapatkan anggaran dana kesehatan sebesar 21,5 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari pajak rokok sebesar Rp 13 miliar dan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 5 miliar.
Anggaran itu diposting untuk membayar premi BPJSK PBI yang menggunakan dana APBD sebanyak Rp 18 miliar.
Sedangkan sumber dana DAU sebesar Rp 3,5 miliar dipergunakan untuk posting dari Surat Pernyataan Miskin (SPM), dimana anggaran sebesar itu masih belum cukup, karena kebutuhan untuk mengcover SPM rata-rata sekitar Rp 5-6 miliar setiap tahunnya. Adapan SPM akan diberikan bagi warga yang telah mendapat layanan kesehatan, namun tidak mampu membayar. Kasus ini terjadi karena mereka belum masuk sebagai peserta BPJS kesehatan. Biasanya karena mengalami kecelakaan atau tindakan penyelamatan berupa operasi.

Sesuai dengan data dari Kantor BPJS Kesehatan Kediri menyebutkan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah terendah se Jatim Keikutsertaannya dalam BPJS. Kabupaten Blitar menduduki peringkat ke 38 dari 38 Kab/Kota se Jatim dengan jumlah peserta hanya sebanyak 702.655 orang (57,02 % capaian Universal Health Coverage/UHC).

Polres Blitar Cyber News

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer