Kementerian LHK Jangan Sampai Dipisah Lagi di Kabinet Kerja Jilid II

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Polda Jateng Cyber News-Kabinet Kerja jilid pertama sebentar lagi usai. Berakhirnya periode tersebut tentunya akan diiringi dengan kelahiran Kabinet Kerja Jilid II yang dipimpin Presiden Jokowi.

 

Pada jilid II ini berhembus sejumlah isu. Yakninya muncul nomenklatur baru terhadap sejumlah kementerian. Salah satunya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Disinyalir kementerian itu akan dipisah lagi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.Namun isu pemisahan kementerian tersebut ditentang Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Pimpinan BPK yang membidangi kehutanan itu menyatakan tidak setuju jika nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali dipisah.

 

Respons Rizal tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) di Jakarta. “Saya tidak setuju dipisah kembali. Karena kombinasi yang sekarang ini sudah pas,” jelasnya.

 

Menurut Rizal, pemisahan atau nomenklatur baru akan menyulitkan dalam akuntabilitas. Dia menegaskan akuntabilitas kementerian atau lembaga menuntut ekstraprudent atau kehati-hatian.Diskusi Publik bertema Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0 itu dihadiri ratusan peserta. Mulai dari unsur kader SOKSI, Golkar, lintas partai, akademisi, pengusaha, dan masyarakat umum.

 

Sebagai pembicara kunci, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bamsoet, begitu dia akrab disapa, menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan Indonesia aspek penting dan utama dari siklus kehidupan.

 

“Dilihat dari perspektif ekologi, ekonomi, dan sosial,” katanya. Sehingga dia menegaskan penting bagi masyarakat untuk memastikan keseimbangan dari ketiga fungsi hutan tersebut.

 

Baginya mengabaikan fungsi ekologi untuk semata-mata dieskploitasi secara ekonomi, dapat menganggu dan merusak kelestarian hutan dalam jangka panjang.

 

Menurutnya pengusaha hutan sudah banyak mengeksploitasi hutan dan menikmati hasil yang besar dari upaya menguras sumber daya alam. “Saatnya untuk ikut memikirkan secara serius terkait upaya-upaya perlindungan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya,” pungkas pria yang juga kader SOKSI itu. (Jawapos)

Polda Jateng Cyber News

#kapolda jateng #polres kendal #humas polda jateng #bidhumas polda jateng #tribratanews.jateng.polri.go.id #ditreskrimsus polda jateng #ditreskrimum polda jateng #Rycko Amelza Dahniel #jawa tengah #jateng #berita jawa tengah #Agus Triatmaja #Andy Rifai

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Site Footer