Menteri Hukum dan HAM Sebut Veronica Koman Tak Bisa Dijemput Paksa di Australia

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Polresta Surakarta Cyber News- JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan aktivis Papua, Veronica Koman dapat diusir pihak Australia jika paspornya dicabut imigrasi.

“Bukan ekstradisi, diusir dia di sana karena tidak punya ini (paspor),” ujar Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, pihak imigrasi telah menerima surat dari Polda Jawa Timur terkait pencabutan paspor Veronica, dimana saat ini sedang dibahas di Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

“Nanti kita lihat dulu perkembangnnya, kita lihat saja,” ucap Yasonna.

“Di negara lain, mana bisa (jemput paksa),” kata Yasonna.

Diketahui, mekanisme pencabutan paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan menteri luar negeri atau pejabat imigrasi berwenang mencabut paspor.

Secara eksplisit tata cara pencabutan atau penarikan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Tata cara ini tertuang dalam Pasal 25 sampai Pasal 29.

Berada di Australia

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie menyebutkan, tersangka Veronica Koman diduga berada di Australia.

Ronny menuturkan, Imigrasi Indonesia memiliki kerja sama dengan Australian Border Force untuk langkah tindak lanjut.

“Tentu sesuai dengan rapat kerja sama, Imigrasi Indonesia juga memiliki kerja sama dengan Australian Border Force. Saya kira ini bisa kita koordinasikan lebih lanjut untuk memudahkan pemulangan VKL ke Indonesia sesuai permintaan Polri,” kata Ronny dalam wawancara dengan KompasTV, Senin (9/9/2019).

Namun, untuk memastikan keberadaan Veronica, pihaknya akan berkoordinasi dengan perwakilan imigrasi Indonesia di negara tersebut.

“Itu juga bisa kita koordinasikan melalui Atase Imigrasi Indonesia di Sydney, kita juga mengetahui lebih lanjut apakah yang bersangkutan masih berada di Australia atau tidak,” tutur dia.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah menerima surat pencegahan dan pencabutan paspor Veronica Koman, pada Senin kemarin.

Saat ini, kata Ronny, pihaknya fokus dalam proses memulangkan Veronica ke Indonesia.

Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa undang-undang.

Antara lain, terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Polisi menyebut saat ini Veronica berada di luar negeri bersama suaminya. Surat panggilan pemeriksaan sudah dikirim polisi di dua alamat rumah di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Menurut aparat kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokasi. Salah satunya pada 18 Agustus 2019, “Moment polisi mulai tembak asrama Papua. Total 23 tembakan dan gas air mata”.

Ada juga unggahan yang kalimatnya “Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa”.

Kemudian, “43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas, 5 terluka, 1 terkena tembakan gas air mata”.

Dirjen imigrasi kementerian hukum dan HAM Roni Sompi menyatakan ditjen imigrasi telah menerima permintaan pencabutan izin paspor tersangka penyebar provokasi kerusuhan Papua Veronica Koman oleh Polda Jawa Timur.

Selanjutnya, seperti dikutup dari artikel Kompas.com  berjudul “Veronica Koman Terdeteksi Berada di Australia” , Ditjen Imigrasi telah menunjuk petugas imigrasi yang berada di negara tempat Veronica Koman berada untuk mengimbau Veronica menyerahkan paspor serta pulang ke tanah air.

Roni Sompi menambahkan pencabutan paspor bukan berati pencabutan kewarganegaraan.

Roni menambahkan, data keberadaan terakhir Veronica Koman di luar negeri adalah di Australia.

Tersangka provokasi

Diberitakan sebelumnya, tersangka provokasi insiden kericuhan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, terdeteksi masih di luar negeri.

Veronica sedang menempuh kuliah S2 yang merupakan beasiswa dari pemerintah.

Tetapi, polisi menyebut Veronica Koman tak pernah melapor soal penggunaan dana beasiswa.

Polda Jatim terus memburu keberadaan Veronica Koman.

Surat panggilan pemeriksaan Veronica Koman telah dilayangkan ke dua alamat yakni Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Rencananya, apabila Veronica Koman tak memenuhi panggilan, ia akan ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hingga saat ini pihak kepolisian masih berusaha berkomunikasi dengan keluarga Veronica Koman agar membujuk pengacara tersebut untuk pulang.

“Tim kami masih melakukan pendekatan dengan keluarga tersangka, agar yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan menyerahkan diri ke polisi,” kata Luki, Sabtu (7/8/2019) dikutip dari Kompas.com.

Saat ini, polisi telah mengantongi keberadaan Veronica Koman.

Veronica Koman terdeteksi berada di luar negeri untuk menempuh kuliah S2.

Selain menempuh pendidikan, Veronica Koman juga dikabarkan aktif dalam kegiatan LSM.

Namun, polisi enggan menyebut secara spesifik dimana keberadaan Veronica Koman.

“Yang jelas negara tetangga dan sangat dekat juga dan banyak melakukan kegiatan kegiatan LSM,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat ditemui awakmedia di Lobby Gedung Tri Brata Polda Jatim, Sabtu (7/9/2019), dikutip dari Tribun Jatim.

Menurut Luki, Veronica Koman saat ini tengah menempuh pendidikan S2 Magister Hukum lewat beasiswa dari pemerintah.

Namun, sejak 2017, ia tak pernah melaporkan penggunaan dana beasiswa yang diterima.

“Sejak 2017 ternyata tidak pernah aktif atau tidak pernah laporan sebagaimana seorang mahasiswa yang mendapat bantuan Ini,” kata Luki.

Veronica Koman tinggal bersama suaminya yang merupakan WNA.

Selain Veronica, suami veronica disebut juga aktif dalam kegiatan LSM.

Luki menambahkan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.

“Dan suaminya juga pegiat LSM sangat aktif dan saat ini Kami selalu bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri karena kami akan melibatkan terus,” katanya.

Polisi sebelumnya menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka terkait dugaan provokasi saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, pada Rabu (4/9/2019).

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengunggah cuitan bernada provokatif.

Unggahan Vernocia Koman juga dianggap menyulut terjadinya kerusuhan.

Veronica Koman mengunggah soal rangkaian aksi protes perusakan bendera di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya.

Polisi juga berupaya melakukan pemblokiran terhadap akun sosmed, paspor, hingga nomor rekening pribadi Veronica Koman.

“Kami sudah membuat surat ke Dirjen Imigrasi untuk bantuan pencekalan dan pencabutan paspor tersangka atas nama Veronica Koman,” katanya.

Polisi juga berhasil melacak nomor rekening pribadi korban Veronica Koman baik di dalam maupun luar negeri. (TribunJateng)
Polresta Surakarta Cyber News
#kapolda jateng #polres kendal #humas polda jateng #bidhumas polda jateng #tribratanews.jateng.polri.go.id #ditreskrimsus polda jateng #ditreskrimum polda jateng #Rycko Amelza Dahniel #jawa tengah #jateng #berita jawa tengah #Agus Triatmaja #Andy Rifai

Support by: Polda Jateng Cyber Team

Site Footer