53 Caleg Belum Laporkan Dana Kampanye

Polresta Surakarta Cyber News – Seluruh partai politik (parpol) di Kota Bengawan sudah melaporkan rekening laporan awal dana kampanye (LADK). Sayangnya, kewajiban tersebut belum diikuti sebanyak 53 calon legislatif (caleg) dari empat partai.

Yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

“Alasannya (belum mengumpulkan LADK, Red) para caleg belum memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak, Red),” jelas Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta Nurul Suparti.

Puluhan caleg yang belum mengumpulkan LADK, lanjutnya, diberi kesempatan hingga hari ini, Kamis (27/9). Sebab, pada Jumat (28/9), LADK akan diumumkan ke publik.

 

Apakah ada sanksi jika terlambat menyerahkan LADK? Nurul mengatakan tidak ada sanksi. Namun, kantor akuntan publik (KAP) akan memberikan penilaian kepada  parpol saat diaudit lalu dipublikasikan. Dengan begitu masyarakat bisa menilai keseriusan parpol dalam memenuhi persyaratan tahapan pemilu.

Lalu bagaimana jika ada dana kampanye tambahan yang bersumber dari sumbangan? Nurul menjelaskan, dana tersebut masuk dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Periode pelaporannya dimulai Minggu (23/9) hingga 1 Januari 2019. “LPSDK akan kita serangkan kepada  KPU pusat tanggal 2 Januari 2019,” ungkapnya.

Terkait dana kompensasi maksimal senilai Rp 60 ribu, Nurul menerangkan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Kompensasi tersebut nantinya berbentuk bahan kampanye.

“Nanti itu berbentuk suvenir. Ada 12 item bahan kampaye nonuang. Jadi bisa pin, kaus, gelas, dan lain sebagainya. Nominal per item maupun diakumulatif tidak boleh lebih dari Rp. 60 ribu. Nantinya barang tersebut bisa diserahkan saat kampanye terbuka maupun terbatas, pertemuan tatap muka atau saat rapat umum di parpol,” bebernya.

Lebih lanjut diterangkan Nurul, pelaksana kampanye harus mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) agenda kegiatan dari pihak kepolisian. Termasuk membuat laporan dana masuk dan dana keluar selama kampanye. Hal ini mencegah adanya money politics.

Terpisah, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surakarta Muhammad Ghofar Ismail menuturkan, para calegnya menilai penyerahan LADK dinilai cukup rumit dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Meski sempat membuat bingung karena baru pertama kali diterapkan, tapi kita mampu menyelesaikannya. Dana awal yang kita laporan Rp 5 juta bersumber dari masing-masing caleg. Kalau untuk sumbangan, sampai saat ini belum (dilaporkan, Red),” ujarnya.

Menyikapi dana kompensasi maksimal senilai Rp. 60 ribu, Ghofar menyatakan telah menyosialisasikannya kepada para kader PKS. Untuk jenis kompensasi yang diberikan pada peserta kampaye, diserahkan kepada masing-masing kader.

Di sisi lain, yang sering menjadi pertanyaan para kader, lanjut Ghofar, adalah teknis pembuatan STTP dan laporan kampanye. “Untuk surat pemberitahuan (dari kepolisian, Red) apakah ketika kita melakukan kampanye, atau ketika kita diundang untuk menghadiri suatu acara juga harus mengantongi izin?,” tanyanya.

Sebagai solusinya, DPD PKS Surakarta menggandeng konsultan untuk membantu kader menyusun laporan tersebut. Rinciannya, satu konsultan di tingkat kota, dan dua orang di masing-masing daerah pemilihan. (atn/wa)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer