Ketika Wali Kota Berang Siswa Miskin Dilarang Ujian karena Nunggak SPP

Polresta Surakarta Cyber News – Gara-gara didatangi orang tua siswa yang anaknya tidak boleh ikut ujian tengah semester (UTS) karena masih nunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo terpaksa turun tangan. Apa yang dilakukan orang nomor satu di Kota Solo ini?

Wali kota tiba di SMKN 6 Jumat pagi (21/9) pukul 08.40 dengan mobil dinasnya. Orang nomor satu di Pemkot Surakarta itu langsung mencari loket pembayaran SPP. Namun oleh beberapa guru, dia diarahkan ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah menunggu Kepala SMKN 6 Ties Setyaningsih dan Kepala Tata Usaha Slamet Hutomo.

Di hadapan kedua pejabat sekolah itu Rudy—sapaan akrab wali kota—langsung menyatakan ingin melunasi SPP siswa miskin atas nama Niwara Hayu Nindya.

“Anak ini ke kantor saya nangis-nangis, katanya dimarahi gurunya karena nunggak pembayaran. Kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian. Saya minta jangan begitu. Kalau memang ada anak yang tidak bisa bayar jangan anaknya yang dimarahi. Ngomong saya saja, saya ini bapaknya anak-anak Solo,” kata wali kota dengan tatapan tajam.

Belum sempat mendapat tanggapan dari kepala sekolah, Rudy kembali menunjukkan kemarahannya lantaran disposisi yang ditandatanganinya tidak mendapat tanggapan pihak sekolah. Disposisi itu berisi penjelasan bahwa siswa yang bersangkutan masuk kategori keluarga miskin (gakin).

Untuk itu wali kota meminta agar siswa tetap bisa mengikuti UTS yang akan diselenggarakan Senin depan. Persoalan pembayaran akan diselesaikan oleh wali kota.

“Sudah dikasih disposisi seperti itu malah tidak ditanggapi. Malah kemarin saya dengar sendiri Pak Slamet (kepala TU) ngomong ke Mas Budiman (staf wali kota) dengan suara yang tidak enak. Lewat telepon bilang kalau mau bayaren ke sini, tak tunggu!,” katanya.

Sikap itulah yang membuat Rudy jengkel. Orang dekat Presiden Joko Widodo ini menyadari jika SMA dan SMK kini di bawah pengelolaan pemerintah provinsi (pemprov). Namun sebagai kepala daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh permasalahan warganya, Rudy berhak mengintervensi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayahnya.

“Semua siswa ini anak-anak saya. Maka saya juga wajib mengurusi mereka. Kalau tanda tangan saya sudah tidak dianggap sedikitpun ya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai menyengsarakan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya ini juga dari keluarga miskin, jadi tahu rasanya bagaimana nggak bisa bayar SPP. Coba kalau panjenengan di posisi mereka, nangis pasti,” ujarnya.

Tak mau memperpanjang masalah wali kota langsung mengeluarkan uang dari saku kiri bajunya. Sembari menyerahkan uang sejumlah Rp 1.250.000, dia berujar jangan sampai kejadian serupa terulang. Karena dia beberapa kali sempat mendapat keluhan dari wali murid terkait kasus serupa di sekolah tersebut.

Dia ingin keberpihakan terhadap masyarakat miskin terus dilakukan seluruh sekolah.  “Berapa kekurangannya? Satu juta dua ratus lima puluh kan, ini saya lunasi. Pokoknya saya lunasi, saya minta tanda bukti pembayaran. Ini uang saya pribadi, jadinya halal. Saya tidak pakai uang negara,” katanya.

Kepala sekolah dengan halus mencoba menolak dan memberikan penjelasan kepada wali kota. Namun Rudy tak mau tahu dan tetap meletakkan uang tersebut di atas meja sembari meninggalkan ruangan.

“Kalau nggak mau menerima malah nanti saya laporkan polisi karena menahan ijazah siswa miskin,” katanya.

Kepedulian wali kota terhadap siswa miskin tidak hanya kali ini saja. Sudah ratusan siswa di Kota Solo yang tidak mampu membayar SPP akhirnya dilunasi wali kota dengan uang pribadi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer